BANDARLAMPUNG, LAMPUNGUPDATE.COM - Provinsi Lampung sebelumnya pernah disebut-sebut sebagai alternatif ibu kota pemerintahan Republik Indonesia selain Palangkaraya, Kalimantan. Sejumlah kalangan bersepakat mengusulkan Provinsi Lampung sebagai alternatif lokasi pemindahan ibu kota dan pusat pemerintahan dari DKI Jakarta ke Kawasan Timur Lampung.
Ketua Yayasan Alfian Husin, Dr Andi Desfiandi, di Bandarlampung menyebut, usulan itu tergagas dari hasil Forum Group Discussion (FGD) bertema `Kesiapan Lampung sebagai Ibu Kota Pemerintahan RI`. FGD dihadiri sejumlah pakar, para rektor, peneliti, akademisi, wakil rakyat, pengusaha, perwakilan praktisi dan profesional serta aktivis di Lampung, Selasa.
"Kami telah menyepakati upaya usulan itu setelah melalui kajian komprehensif dari berbagai disiplin ilmu dan aspek yang diperlukan," terangnya, Rabu.
Forum Group Discussion ini, kata dia, mengkaji keunggulan dan kelemahan, peluang dan tantangan Lampung sebagai alternatif pusat pemerintahan RI dari Jakarta. Andi menyebut, secara geopolitik Indonesia sangat strategis untuk menjadi negara besar dan maju jika mampu memainkan peran lebih dalam pergaulan politik internasional.
Dijelaskannya, terkait perpindahan ibu kota, bangsa ini harus belajar dari sejarah dunia bagaimana sebuah negara berhasil atau gagal dalam proses pemindahan tersebut, dengan perspektif kajian dan geopolitik Lampung tentu fakta-faktanya akan memperkuat perpindahan tersebut ke Lampung berbanding dengan daerah lainnya.
Alasan lainnya, ketersediaan lahan, minim kebakaran hutan dan lahan, ketersediaan air bersih, aksesibilitas, konsep keamanan pertahanan, sosio budaya, terlebih beberapa proyek strategis nasional kecenderungannya berada di Lampung.
Selain itu, ketahanan pangan, pusat pertahanan maritim, pusat industri maritim, hingga poros jalan Tol Sumatera sedang berlangsung di Lampung. Keadaaan ini akan memperkuat posisi geopolitik Lampung sebagai alternatif ibu kota pemerintahan RI.
Sementara, Dr Any Nurhasanah dari Universitas Bandarlampung (UBL) menyatakan, posisi pesisir Lampung yang rawan gempa dan tsunami, seharusnya menjadi sebuah kekuatan dalam memberikan kesadaran mitigasi bencana yang baik dan konsisten. Jangan sampai mengurangi dampak kerugian dari bencana tersebut.
Perencanaan menghadapi bencana dimulai dari konstruksi yang akrab dengan bencana, perencanaan evakuasi, peringatan dini bencana, sampai struktur-struktur penahan tsunami seperti hutan pantai, tembok laut.
"Mitigasi bencana harus menjadi kesadaran nasional secara luas. Hampir seluruh wilayah Indonesia berada dalam lingkaran rawan bencana, dan antisipasi yang baik terencana adalah kunci untuk mengurangi dampak kerusakannya," kata Any. (*)
0 komentar:
Posting Komentar