LAMPUNG, LAMPUNGUPDATE.COM - Provinsi Lampung kembali menempati peringkat pertama hasil evaluasi Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017 periode B.08 (Agustus) Regional Sumatera dan Jawa. Peringkat pertama ini sebelumnya juga diraih Lampung pada periode B.04 atau April 2017.
Atas prestasi ini menambah catatan Lampung dalam pengakuan penanganan konflik. Pada 15 Maret 2017, Kementerian Dalam Negeri juga menempatkan Lampung di posisi atas dari 10 provinsi penanganan konflik sosial terbaik tahun 2016. Atas prestasi itu Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, memberikan sertifikat kepada Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo.
"Keberhasilan yang dicapai ini berkat bimbingan Pak Gubernur Muhammad Ridho Ficardo dan kerja sama yang baik stakeholder dan bantuan seluruh lapisan masyarakat Lampung," ujar Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Lampung, Irwan Sihar Marpaung, dalam keterangannya Sabtu.
Pengumuman itu disampaikan pada rapat evaluasi rencana aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi se-Sumatera dan Jawa yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri, dan dibuka oleh Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua, Jumat.
Irwan menjelaskan, Pemerintah Provinsi Lampung mendapat nilai tertinggi di Regional Sumatera dan Jawa karena administrasi laporan berjalan tertib dan tepat waktu. "Selain itu, penanganan konflik secara langsung dapat diantisipasi dengan cepat oleh aparat keamanan TNI dan Polri serta dukungan masyarakat yang menginginkan suasana aman damai di Lampung," jelas Irwan.
Provinsi Lampung berada di posisi teratas dengan meraih nilai 79,74% naik dari capaian sebelumnya (B.04/April) 72,10%. Di posisi kedua ditempati Jawa Timur (73,93%), DI Yogyakarta (61,53%), Jawa Tengah (60,47%), DKI Jakarta (52,93%), Aceh (47,90%), dan Sumatera Barat 44,03%), Jambi (44,03%), dan Jawa Barat (32,67%). Selanjutnya, Riau (31,21%), Bengkulu (28,58%), Bangka Belitung (26,50%), Sumatera Selatan (11,77%), Sumatera Utara (6,67%), dan Banten (1,13%).
Penilaian ini ada satu tahapan penilaian lagi, yakni B.12 Desember nanti. Hasilnya akan diumumkan pada 2018 pada acara Rakornas Tim terpadu penanganan konflik sosial sekaligus pemberian penghargaan kepada 10 kepala daerah provinsi terbaik dalam penanganan konflik sosial yang dihadiri Presiden atau Mendagri.
“Kami menargetkan Lampung tetap di posisi pertama seperti tahun lalu, meskipun mempertahankan itu jauh lebih sulit," imbuh Irwan Marpaung. (*)
0 komentar:
Posting Komentar