LAMPUNG, LAMPUNGUPDATE.COM - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo, mengajak penyuluh ikut meningkatkan daya saing dengan membantu petani membangun usaha yang berdaya saing tinggi. Untuk itu, Pemprov Lampung juga mengalokasikan bantuan operasional kepada para penyuluh di provinsi ujung selatan Pulau Sumatera ini.
"Pemerintah Provinsi Lampung mendukung peran penyuluh dengan mengalokasikan Bantuan Operasional Penyuluh (BOP) kepada 1.800 penyuluh se-Lampung. Insya Allah pembagian BOP triwulan ketiga Juli-September keluar dalam waktu dekat,” kata Gubernur Ridho melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Sutono, pada rapat teknis penyuluhan pertanian se-Provinsi Lampung di Aula Begadang Resto, Rabu.
Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kata Gubernur, lebih tepat diarahkan ke sektor pertanian. Pasalnya, lebih dari 55% penduduk Lampung bekerja sebagai pelaku utama yang di sektor pertanian. Lampung merupakan Provinsi di ujung selatan Sumatera yang posisinya strategis dengan luas wilayah 35.376,5 km2 dan menjadi salah satu provinsi agrobisnis di Indonesia.
Gubernur Ridho mengakui jumlah penyuluh pertanian di Provinsi Lampung masih kurang. Saat ini jumlah penyuluh 1.440, sedangkan jumlah desa dan kelurahan 2.640. Idealnya jumlah penyuluh pertanian 2.640 orang. Dengan demikian terdapat kekurangan jumlah penyuluh pertanian sebanyak 1.200 orang.
Pemprov terus mendukung penyuluh agar mampu mengembangkan usaha pertanian yang tangguh, bertani lebih baik (better farming), berusahatani lebih menguntungkan (better bussines), hidup lebih sejahtera (better living) dan lingkungan lebih sehat.
Pada kesempatan itu, Sutono yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (DPW Perhiptani) Provinsi Lampung itu, mengatakan Pemprov memberikan perhatian kepada pelaku pertanian untuk memajukan pertanian.
Di sisi lain, perwakilian Pusat Penyuluhan Pertanian Badan Penyuluhan dan PSDM Pertanian, Kementerian Pertanian, Hasan Latuconsina, menjelaskan memiliki perogram perkuatan kelembagaan petani seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koorporasi petani. Pemerintah mengalokasikan anggaran penyuluhan Rp525,7 miliar.
"Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, program penyuluhan itu lebih memperkuat para petani di lapangan sehingga nantinya membesar menjadi koorporasi petani dengan harapan koorporasi ini akan membangun jejaring baik, dengan pihak swasta dan BUMN,” kata Hasan.
Kelembagaan pertanian di Lampung cukup bervariasi dan penting untuk soliditas penyuluh. “Sebenernya tidak sulit menggandeng pihak swasta, yang penting kemauan petani dan saling menguntungkan. Kemudian kita hubungkan dengan pihak BUMN. Pihak BUMN itu sebenarnya siap, tinggal bagaimana usaha petani, apakah menguntungkan atau tidak,” ujar Hasan. (*)
0 komentar:
Posting Komentar